download disini

A. Prolog
Pemerintahan merupakan posisi yang sangat urgen dalam sebuah negara. Potret pemerintahan ideal yang diharapkan setiap manusia adalah pemerintahan yang menjunjung tinggi asas maslahah bagi rakyatnya. Menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, dan keadilan sosial. Dalam islam potret seperti ini sering diidentikan dengan pemerintahan dimana nabi Muhammad menjadi pemimpin uamt kala itu.
Suasana politik yang aman dan stabil serta hubungan publik yang sinergis antar umat islam dengan agama lainnya terkadang memang membuat kita terhanyut dalam lamunan indah mengenang masa kejayaan dulu. Itupula yang sedikit banyak melatarbelakangi sebagian kelompok yang ingin mengembalikan kejayaan islam dengan mengkiblat pemerintahan pada zaman nabi Muhammad Saw.
Bahkan Gustaf Leboun mengatakan bahwa negara islam pada saat itu[3] sangat memberikan andil besar dalam perkembangan kebudayaan dan keilmuan di negara-negara barat. Tidak dapat dipungkiri bahwa proyek keilmuan islam pada zaman dulu melalui universitas-universitas yang dibangun di negara-negara islam, berbagai buku yang dikarang oleh para pemikir dan ulama’, dan penerjemahan buku-buku yunani pada masa dinasti Abasiyah telah menjadi sumber ilmu sekaligus guru bagi eropa.[4]
Namun seiring dengan berjalannya masa kita telah dihadapkan pada masyarakat yang sangat heterogen dengan varian kebudayaan didalamnya. Suasana dimana dalam satu komunitas terdapat beragam agama, suku, partai, dan aliran meniscayakan satu pemerintahan yang netral dan dapat mengayomi semua golongan. Sentimen kelompok inilah yang saat ini coba diminimalisir dengan sistem baru yang tetap berasas pada kemaslahatan umat tanpa terjadi pendiskriminasian kelompok tertentu.
Demokrasi muncul sebagai alternatif baru untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Akan tetapi bagaimanakah sebenarnya hubungan antara demokrasi dengan islam? Adakah pertentangan diantara keduanya dan apakah demokrasi cukup ideal sebagai badil (pengganti) sistem yang kita inginkan. Semuanya harus melewati tahap uji epistemik yang hati-hati dan rinci agar kemaslahatan umat tidak tergadaikan dengan sebuah sistem.

B. Perjalanan Politik islam
Masa kejayaan islam dapat dipetakan mulai dari awal masa saat islam masih dipimpin oleh nabi Muhammad Saw (1 hijriah/622 masehi). Meskipun masa pemerintahan nabi belum dapat dipastikan nama ataupun bentuk sistem pemerintahan yang digunakan pada saat itu. Hal itu dikarenakan belum adanya epistema tentang sistem pemerintahan politik yang kokoh kala itu. Sehingga ini membuat banyak pakar politik dan pemikir islam berhipotesa ria mengenai bentuk yang sebenarnya digunakan pada zaman nabi dulu.
Ada yang berpendapat bahwa sistem pada zaman nabi dulu lebih dekat dengan gaya teokrasi atau bahkan semi monarki. Ada pula pemikir yang berpendapat bahwa sistem pemerintahan zaman nabi lebih bercorak demokrasi. Hal ini mungkin sangat wajar jika dilihat dari prasyarat-prasyarat demokrasi yang pada saat itu sudah dapat dipenuhi oleh pemerintahan nabi. Seperti terpenuhinya keadilan sosial, terjaminnya hak asasi manusia, hak berpendapat, hak beragama, ditambah dengan sistem yang amat masyhur digunakan sebagai metode pengambilan keputusan kala itu yang langsung bersumber dari teks primer al qur’an “wa amruhum syura bainahum” (surat al syura : 37)[5]
Setelah mangkatnya nabi Muhammad Saw tampuh kepemimpinan islam dipegang oleh Abu Bakar al-Shiddiq. Proses peralihan kekuasaan dari nabi kepada Abu Bakar pun semakin menguatkan hipotesa bahwa sistem kala itu jauh dari diktator. Berawal dari perkumpulan di Saqifah Bani Sa’idah yang diadakan oleh sekelompok sahabat kaum ansor untuk mengangkat Sa’ad bin Ubadah sebagai khalifah dari golongan mereka. Namun setelah kedatangan Abu Bakar, Umar, serta sebagian sahabat kaum muhajirin mereka berkumpul kembali dan melakukan musyawarah yang akhirnya menghasilakn keputusan untuk membaiat Abu Bakar al-Shiddiq sebagai khalifah pengganti Rasul.[6]
Usia pembaitan Abu Bakar kemudian memberikan sambuatan kepada masyarakat dan sahabat-sahabat yang saat itu hadir ” wahai manusia, aku telah menjadi pemimpinmu dan aku tidaklah lebih baik dari kamu sekalian. Maka jika kalian melihat aku berada dalam kebenaran maka ikutilah. Jika kalian menemuakanku berada dalam kesalahan maka janganlah ragu untuk memkritik dan membenarkanku….”[7]
Dr. Musthafa al-Syak’ah mengatakan bahwa Sambutan kenegaraan pertama yang sekaligus sebagai pidato politik Abu Bakar setelah pembaiatan tersebut merupakan bukti betapa islam pasca zaman nabi sangat menjunjung tinggi semangat demokrasi. [8]
Akan tetapi ada beberapa ulama’ tarikh yang berpendapat bahwa benih-benih perpecahan dalam islam mulai terlihat sejak mangkatnya nabi Muhammad saw. hal ini setidaknya dibuktikan dari ketidaksetujuan beberapa sahabat ansor atas pembaiatan Abu Bakar sebagai kholifah. Bahkan Ali bin Abi Tholib sendiri baru membaiat Abu Bakar setelah beberapa hari pembaiatan di Saqifah bani Sa’idah.
Keterlambatan Ali dalam memberikan baitnya kepada Abu Bakar inilah yang dijadikan justifikasi sebagian kalangan tentang perpecahan umat islam.[9] Tentu saja gejolak politik pada waktu itu sempat memanas karena ada anggapan Ahl al-Bait yang diwakili oleh Ali dan pengikutnya tidak menerima kekhalifahan Abu Bakar. Terlepas dari benar tidaknya pembelotan Ali terhadap kekhalifahan Abu Bakar saat itu yang pasti pada akhirnya Ali juga memberikan baiatnya kepada Abu Bakar. Dengan itu suasana politik pada saat itu untuk sementara mereda.
Di sisi lain ada juga beberapa ulama’ yang lebih mementingkan ekspektasi pembaiatan Abu Bakar. Dr. Muhammad Said Ramadhan Buthi dalam bukunya Fiqh al-Syirah an-Nabawiyah mengatakan bahwa keterlambatan Ali dalam memberikan baiat kepada Abu Bakar tidak bisa kita jadikan bukti pembelotan politik Ali dengan begitu saja. Menurut Dr. Buthi keterlambatan Ali dalam memberikan baiatnya lebih dikarenakan kepedulian Ali pada perasaan Fatimah binti Rasul yang masih dalam keadaan shok dan sedih karena ditinggal ayahandanya. Ali khawatir Fatimah belum siap menerima keputusan para sahabat mengenai pembaiatan Abu Bakar. Karena mungkin saja Fatimah beranggapan bahwa kepemimpinan islam adalah sesuatu yang juga harus diwariskan kepada ahli waris nabi.[10]
Bahkan Ibnu Katsir mengatakan bahwa Ali bin Abi Tholib langsung memberikan baiat kepada Abu Bakar selang satu atau dua hari setelah pembaitan sahabat-sahabat lainnya. Dan Ali tidak melakukan usaha pembelotan kepada pemerintahan Abu Bakar setelah itu bahkan Ali juga ikut turun tangan langsung bersama Abu Bakar dalam menumpas kelompok Ahl Ridah pada masa itu.[11]
Setelah memimpin pemerintahan islam selama kurang lebih dua tahun tiga bulan dan tiga hari Abu Bakar akhirnya meninggal dunia pada usianya yang ke enam puluh tiga tahun.
Sebelum wafat, dalam keadaan sakit Abu Bakar sempat mengumpulkan para ulama’ (ahl al-hilli wa al-’aqdi) dan sebagian sahabat[12] untuk bermusyawarah mengenai siapa yang akan menerima tampuh kekuasaan setelahnya. Dalam musyawarah tersebut para sahabat sepakat untuk mengangkat Umar bin Khattab sebagai khalifah pengganti Abu Bakar.
Namun proses peralihan kekuasaan dari Abu Bakar kepada Umar juga menggunakan sistem yang agak berbeda dengan sebelumnya. Abu Bakar memberikan wasiat (al-’ahdu) yang isinya mengangkat Umar menjadi khalifah. Bahkan sebelum wafat Abu Bakar sempat mengumpulkan masyarakat di sebuah masjid dan mengumumkan hasil keputusan musyawarah sebelumnya.
Dari sini kemudian timbul pertanyaan mengapa Abu Bakar harus ikut campur dengan proses peralihan kekuasaan tersebut? Dan mengapa khalifah seakan-akan sudah ditetapkan sebelum Abu Bakar wafat kemudian Abu Bakar sendiri yang mengangkat Umar sebagai khalifah penggantinya. Hal ini membuat sebagian kalangan menaruh curiga akan motif Abu Bakar.
Dr. Ramadhan Buthi menukilkan pendapat Imam al-Thabari, Ibnu Jauzi, serta Ibnu Katsir tentang modus Abu Bakar melakukan istikhlaf (peralihan kekuasaan) sebelum beliau wafat. Alasan Abu Bakar mengangkat Umar sebelum ia wafat adalah karena Abu Bakar menghawatirkan umat islam akan bercerai berai dan berselisih pendapat karena permasalahan siapa yang harus memimpin umat islam setelahnya.[13] Mungkin Abu Bakar belajar dari pengalaman sebelumnya saat peralihan kekuasaan dari nabi kepada dirinya. Dan dengan mengangkat atau mewasiatkan seseorang yang akan menggantikan posisinya maka setidaknya umat islam akan terhindar dari perpecahan yang sebelumnya hampir terjadi.
Kemudian disusul dengan peralihan setelahnya yaitu dari khalifah Umar kepada khalifah Utsman bin ‘Affan. Pada peralihan ini pun Umar menggunakan sistem yang tidak jauh berbeda dari sistem-sistem sebelumnya. Umar mengangkat enam orang yang disebutnya sebagai ahl-syura.[14] Keenam orang tersebut kemudian bermusyawarah dan akhirnya menetapkan salah satu dari mereka untuk menggantikan Umar sebagai khalifah. Mereka menepatkan Utsman sebagai khalifah.
Perjalanan politik pada masa Utsman sebenarnya juga penuh dengan gejolak. Kebijakan politik yang saat itu dilakukan Utsman dalam menetapkan nama-nama wazir dan pejabat negara membuat geram pihak-pihak yang berseberangan politik dengannya. Hal itu pula yang menyebabkan seorang keturunan yahudi pengikut Ali bernama Abdullah bin Saba’ menghasut masyarakat untuk melakukan pemberontakan kepada pemerintahan Utsman dan mendukung Ali menjadi khalifah.
Setelah Utsman terbunuh sahabat ansor dan muhajirin tidak menunda lama-lama pemerintahan islam tanpa khalifah. Mereka sepakat membaiat Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan Utsman bin Affan. Pada saat itu mayoritas sahabat dan ulama’ sepakat atas pembaiatan tersebut kecuali Mu’awiyah yang pada saat pemerintahan Utsman menjadi gubernur di daerah Syam.[15] Dari sini pun tercium ketidaksenangan kelompok Utsman terhadap kelompok Ali bin Abi Thalib.
Puncak kekhalifan pada masa khulafa Rashidin berahir di tangan Ali bin Abi Thalib. Pada masa Ali inilah sentimen golongan mulai muncul yang diawali dengan fitnah al-kubra. Berawal dari perang siffin antara kubu Ali bin Abi Thalib dengan kubu Muawiyah bin Abi Sofyan. Kemudian dengan cerita yang sangat panjang bahkan pasukan Ali hampir berhasil membunuh Muawiyah namun urung terjadi karena ada salah seorang sahabat yang mengangkat mushaf dan meminta arbritasi kepada pihak Ali.
Mengenai Arbritasi ini banyak sekali varian pendapat dari para pemikir dan ulama’. Ada anggapan bahwa pihak Muawiyah menipu kubu Ali dan memanfaatkan arbritasi itu untuk melengserkan khalifah Ali dari kekuasaannya. Dan dengan kecerdikan diplomasi Amr bin Ash (perwakilan kubu Muawiyah) akhirnya kubu Ali dipaksa memberikan tampuh kekuasaannya kepada Muawiyah.
Dari sekelumit perjalan politik masa al-Khulafa al-Rashidin ini kita dapat menyimpulkan bahwa selama masa nabi sampai Ali bin Abi Thalib sistem peralihan kekuasaan menggunkan sistem syura atau bahkan sangat identik dengan sistem demokrasi.
Kemudian setelah masa al-Khulafa al-Rashidin berahir dan berganti dengan masa dinasti inilah sistem syura mulai diganti dengan sistem muluk atau yang saat ini identik dengan sistem monarki absolut.[16] Kekhalifahan berubah menjadi semacam harta yang bisa diwariskan kepada anak-cucunya. Dan mungkin hanya sebuah pemberontakan yang bisa menghentikan hegemoni kekuasaannya.

C. Demokrasi dan Asas Universal Islam
Demokrasi sebenarnya berasal dari akar kata yunani Demos yang berarti rakyat dan Kratos yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Dari penggalan makna etimologis yang bersumber dari simiotika yunani kuno ini dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah satu pemerintahan yang berasal dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat.[17] Artinya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat atau yang sering kita sebut dengan kedaulatan rakyat. Rakyat mempunyai kekuasaan penuh dalam menentukan arah kebijakan politik suatu negara melalui peran sertanya dalam menentukan pemimpin dan wakil parlemen.
Sistem demokrasi pertama kali dimunculkan pada abad 5 SM. Negara yang pertama kali menggunakan sistem ini adalah negara Athena kuno yang dulu masih berbentuk polis (negara kota). Dalam beberapa catatan kuno dikatakan bahwa sistem demokrasi di Athena dahulu dihadirkan untuk mengimbangi sistem di negara kota lainnya yaitu Sparta yang saat itu menggunakan sistem Oligarkhi.[18]
Meskipun pada mulanya banyak sekali perbedaan pendapat tentang demokrasi apakah ia sebuah ideolgi belaka ataukah ia sebuah sistem. Namun menurut hemat penulis demokrasi lebih dekat untuk dikatakan sebuah sistem. Meskipun pada dasarnya semua sistem yang ada di dalam dunia ini awalnya pasti merupakan sebuah ideologi yang kemudian bermetamorfosa menjadi sebuah sistem karena kebutuhannya untuk direalisasikan dalam kehidupan. Demokrasipun seperti itu, dari awal kemunculannya yang diusung oleh Periscles pada zaman yunani kuno hingga abad 18 M demokrasi bermetamorfosa dari sistem yang sederhana menjadi sebuah sistem yang lengkap dan komplek seperti yang saat ini banyak digunakan di negara-negara barat.
Seperti yang kita ketahui kita mengenal pembagian kekuasaan dalam demokrasi yang kita kenal dengan istilah Trias Politika. Dalam konsepsi tersebut kekuasaan dibagi menjadi tiga kelompok yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Meskipun pada banyak negara ketiga kelompok ini kedudukannya lebih bersifat hirarkis akan tetapi sebenarnya ketiganya mempunyai hubungan yang saling mendukung dan menopang (cek and balance).
Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana seandainya demokrasi kita hadapkan dengan islam? Apakah islam bertentangan dengan demokrasi ataukah sebaliknya? Dan mengapa banyak sekali pemikir yang berupaya mendaimakan atau mencoba mengelaborasikan kedua tema ini.
Dalam dunia pemikiran saat ini banyak sekali varian pendapat mengenai wacana (discource) ini. Secara epistemis antara islam dan demokrasi memang dua hal yang berbeda. Keduanya terlahir dari asas primordial yang berbeda. Jika islam berdiri diatas bangunan asas primordial teks otoritatif (al-qur’an dan al-sunnah) sedangkan demokrasi hanyalah buah dari pemikiran manusiayang asas primordialnya lebih bersifat ‘aqlani. Jika islam dalam artian asas primordialnya bersifat paripurna dan statis maka demokrasi selalu bersifat dinamis. Setiap saat demokrasi dapat berubah dan disesuaikan dengan kebutuhan kemaslahatan masyarakat tertentu. Dalam demokrasi tidak ada standar kulminasi akhir yang menghentikan gerak dan pertumbuhannya. Bahkan Amerika yang saat ini dikatakan negara yang paling sukses menerapkan demokrasi tidak dapat dikatakan sebagai bentuk akhir dan terbaik dari sistem demokrasi itu sendiri.[19]
Akan tetapi meskipun dua hal tersebut (islam dan demokrasi) terlahir dari sumber yang berbeda namun bukan berarti keduanya bersifat ambifalen dan tidak dapat dielaborasikan. Ada satu nilai yang dapat mempertemukan antara keduanya. Nilai tersebut adalah nilai universal yang terdapat dalam islam dan demokrasi.
Nilai universal inilah kemungkinan yang menjadi alasan banyak pemikir mengatakan bahwa islam adalah agama yang sangat demokrat, anti diktatorian. Karena kemiripan dan kesamaan tujuan dalam nilai-nilai universal keduanya itulah proyek elaborasi antara islam dan demokrasi masih akan terus bisa diperjuangkan.
Asas yang dijunjung dalam demokrasi adalah kebebasan berpendapat, keadilan yang merata di hadapan hukum, musyawarah, pemberian hak yang sama terhadap warga negara dalam ranah publik, dan penghormatan antar sesama, serta hubungan yang sinergis antar warga negara tanpa membedakan agama, ras, dan kelompok tertentu.
Islam sebagai agama yang paripurna dan penyempurna dari agama-agama samawi sebelumnya tentulah sangat apresiatif dengan semangat yang ada dalam demokrasi. Nilai-nilai universal yang diusung dalam konsepsi demokrasi tidak jauh berbeda dengan semangat dan nilai-nilai universal dalam islam. Islam mengusung semangat musyawarah dalam memutuskan satu pendapat seperti tersebut dalam al-qur’an “wa amruhum syura bainahum”. Selain itu islam juga banyak mengangkat semangat-semangat progresifisme seperti persamaan hak, keadilan sosial, kebebasan berkeyakinan, kebebasan berpendapat, dan lain sebgainya.[20]
Kesamaan semangat itulah yang seharusnya medorong kita untuk tidak menempatkan keduanya dalam posisi yang bertentangan dan cenderung harus saling mengalahkan. Elaborasi antara keduanya bisa dilakukan dengan menempatkan islam sebagai suplai moral dalam pemerintahan. Sedangkan kita bisa mengambil sistem demokrasi sebagai perangkat kenegaraannya.
Dengan begitu pemerintahan bukan lagi mandataris tuhan yang harus bersih dari salah dan kebal kritik. Pemimpin pemerintahan juga bukan seseorang yang harus datang dari kelompok tertentu[21] atau terbatasi pada aturan-aturan normatif yang kurang fair. Seorang pemimpin benar-benar dipilih oleh suara rakyat tanpa harus membatasi aturan-aturannya dengan hal-hal yang bersifat misoginis dan feodalistis.
Hubungan antara agama (islam) dan negara bukan berupa hubungan sistematis di dalam pemerintahan akan tetapi lebih pada hubungan suportis dan moralis. Sehingga secara tidak langsung dalam birokrasi dan sistem negara hubungan ini memang benar-benar harus bersifat sekuler.
Pengambilan demokrasi sebagai sistem pemerintahan sebetulnya sama sekali tidak mengurangi kesakralan dan kemuliaan islam baik secara isoterik maupun secara eksoterik. Keparipurnaan islam yang tercermin melalui ayat “al yauma akmaltu lakum dinakum waatmamtu ‘alaikum ni’mati wa radhitu lakum al-islama dinan” tetap menunjukkan kesempurnaan islam dalam segala permasalahan yang berhubungan dengan agama. Baik penjelasan al-quran bersifat ijmali maupun tafsili. Namun tentunya ada beberapa permasalahan dunia yang tidak secara langsung disebutkan dalam al-quran dan hadits bahkan sengaja ditinggalkan oleh keduanya.
Bahkan salah satu keistimewaan dan bukti kepedulian tuhan akan hambanya adalah dengan meninggalkan beberapa permasalahan dunia tanpa menyebutnya dalam al-quran secara langsung. Karena tuhan sangat sadar kehidupan di dunia akan selalu berubah dan manusia diberikan kebebasan untuk berfikir tentang hal-hal yang sesuai dengan kebutuhannya sendiri tanpa mengingkari asas-asas pokok islam. Hal ini sesuai dengan apa yang dipesankan oleh nabi Muhammad saw “antum a’lamu bi umuri al-dunyakum”.[22]
Itulah mengapa al-quran tidak menjelaskan secara terperinci sistem apa yang harus digunakan dalam suatu pemerintahan islam. Dengan begitu manusia dibebaskan untuk memilih sistem yang sesuai dengan kondisi geografis, kondisi kultural masyarakatnya sendiri-sendiri. Umat islam dituntut untuk memilih sistem pemerintahan yang membawa asas-asas universal islam. Standar pemilihan tersebut juga harus tetap beredar pada koridor maslahah ‘ammah dan menghindari kemadharotan bagi masyarakat.
Secara umum menurut hemat penulis ada tiga point yang membuat sistem demokrasi lebih banyak dipilih oleh negara-negara islam dari pada mengunakan sistem ala islam yang juga masih remang-remang warnanya.

Pertama : Cciri khas dari idealisme kepemimpinan harus bersifat netral.
Untuk mewujudkan satu pemerintahan yang netral dan tidak memihak agama manapun maka dibutuhkan sistem yang netral pula. Sistem yang tidak bercampur dengan epistema dogmatik dari agama manapun. Dan ini sangat cocok dan pas dengan karakteristik demokrasi. Netralitas kepemimpinan akan membantu terbukanya kran kebebasan berfikir dan berpendapat tanpa ada hegemoni mayoritas dan minoritas.
Netralitas seperti ini akan langsung terasa dampaknya jika diterapkan pada negara yang mayoritas penduduknya non islam. Dengan netralitas inilah hak-hak masyarakat akan terlindungi dengan baik tanpa membeda-bedakan agama seseorang. Sering sekali timbul pertanyaan yang lebih bersifat tuduhan dan skeptisme “apakah anda menyangka jika menggunakan sistem islam sikap netralitas itu tidak akan terpenuhi?”. Maka tanpa bermaksud meragukan dogama islam bukankah akan lebih baik dan maslahah jika dengan tujuan dan hasil yang sama kita menggunakan alat yang netral dan bersih dari aroma kecurigaan agamisme.
Kedua : Islam hanya memberikan asas global tentang pemerintahan.
Seperti yang telah kita bahas di atas bahwa islam melalui teks primernya (al-quran dan al-hadits) hanya memberikan argumentasi global melalui asas-asas universal tentang pemerintahan. Bahkan tidak ada teks yang menjelaskan dengan rinci tentang aturan perpolitikan, undang-undang perniagaan, undang-undang pemerintahan, dan lain sebagainya. Padahal di sisi lain saat ini negara dituntut untuk menghadirkan satu peraturan yang kompleks mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan publik.[23]
Maka akan sangat sia-sia jika kampanye penegakan syariat islam tidak diimbangi dengan kesiapan sistem yang memadai dan juga kesiapan masyarakat dalam menjalankannya. Kesiapan sistem dan masyarakat itulah yang nantinya akan membuktikan sukses dan gagalnya suatu pemerintahan dengan sistem yang dipakai. Perdebatan antara kelompok yang pro syariah dengan lawannya sering kali terhenti dalam masalah ini. Yaitu ketika kelompok pro syariah belum siap memberikan gambaran rinci mengenai sistem yang diperjuangkannya.
Ketiga : Suatu pemerintahan yang ideal harus menggunakan sistem yang steril dan tidak diskriminatif.
Jika tujuan akhir dari suatu pemerintahan adalah untuk berhidmat pada msyarakat, maka sudah barang tentu seorang yang dipilih sebagai pemimpin adalah benar-benar keinginan rakyat bukan semata-mata karena faktor religiusitas. Hal itu mengharuskan adanya sistem yang steril dari kepentingan-kepentingan tertentu. Dan suara rakyat tidak boleh dibatasi oleh aturan-aturan yang tidak fair dan terkesan rigid.
Apapun yang menjadi keputusan rakyat harus didukung tanpa terjadi diskriminasi baik dalam segi ras, agama, maupun gender. Nilai inilah yang terkadang absen dari sistem dan dogam beberapa agama. Meskipun sebenranya lebih pada penafsiran manusia yang membaca teks agama tersebut. Jika nilai dalam point ketiga ini belum bisa dipenuhi oleh sistem agama maka mustahil pemerintahan yang berkeadilan sosial, dan menghargai kebebasan berpolitik akan terpenuhi. [24]

D. Otoritas Agama Dalam Negara
Berawal dari keyakinan bawa hukum Allah yang tersirat dalam kitab sucinya harus diundang-undangkan ke dunia. Banyak kelompok yang secara massif menyuarakan negara islam. Dalam tuntutannya mereka menginginkan negara menerapkan hukum yang telah Allah turunkan dalam al-qur’an. Bahkan secara massif mereka menolak segala bentuk sistem yang tidak bersumber langsung dari al-quran. Penolakan mereka yang dilakukan secara serampangan dan tanpa analisa itu sangat ironis dan disayangkan.
Ada banyak ayat al-quran yang mereka jadikan dalil untuk menerapkan hukum Allah. Diantaranya “waman lam yahkum bima anzala Allah faulaika hum al-kafirun”, “…..hum dhalimun”, “……hum fasiqun”.[25] Mereka berpendapat bahwa di dunia ini hanya ada hukum Allah. Abu A’la al-Maududhi dalam bukunya Nadhariyah al-Islam al-Salimah dengan terang-terangan menentang hukum negara yang tidak bersumber dari al-quran. Bahkan beliau menolak keras sistem demokrasi yang saat ini banyak dipakai oleh negara-negara islam.[26]
Jika memang dibenarkan bahwa sebagai seorang muslim harus menegakkan hukum Allah maka pertanyaannya sekarang adalah hukum Allah yang mana? Dan apakah islam dalam hal ini al-qur’an memang sudah siap dalam memberikan badil atau solusi pengganti dari sistem yang selama ini kita gunakan?
Setidaknya ada dua faktor penting yang melatarbelakangi ketidakmungkinan membumikan hukum Allah secara eksplisit di bumi.
Pertama : Dalam kenyataannya hukum Allah lebih bersifat fikihisme sentris.
Dalam islam kebanyakan dogma teksnya masih bersifat dhanni (sangkaan) sehingga menyebabkan banyak sekali interpretasi dan ijtihad yang berbeda-beda mengenai hukum-hukum islam. Banyaknya varian pendapat ijtihadi inilah yang pada akhirnya menyebabkan hukum Allah berubah menjadi semacam fikihisme discource.
Contah yang paling mudah adalah mengenai imamah atau kepemimpinan dalam islam. Para ulama’ berbeda pendapat mengenai syarat yang harus dipenuhi sebagai seorang pemimpin, masa jabatannya, ke-ishmah-annya. Belum lagi masalah-masalah yang berhubungan langsung dengan publik. Seperti masalah hukum potong tangan, hukum riba, hukum tekhnis pernikahan dan lain sebagainya.
Yang harus diperhatikan adalah, ketika banyak sekali perbedaan pendapat yang sudah berakar pada satu keyakinan madzhabi maka bagaimana pemerintah bisa menempatkan diri pada posisinya yang netral. Sedangkan satu pemerintahan kemungkinan akan menerapkan hukum publik menurut madzhab pemimpin yang sedang berkuasa. hal ini tentu akan dikhawatirkan akan berdampak pada penutupan hak-hak kebebasan madzhab lain untuk melakukan aktivitas sesuai dengan kepercayaannya.[27] Kita tentu masih ingat masa dinasti abasiyah dimana otoritas madzhab sering dijadikan alat untuk melegitimasi kekuasaan.
Kedua : Pada kenyataannya belum ada proto tipe ideal sebagai identitas negara islam
Saat ini ada empat negara yang sering disebut sebagai negara yang menerapkan hukum islam. Keempat negara tersebut adalah Saudi Arabia, Iran, Pakistan, Sudan. Yang menarik adalah keempat negara tersebut meskipun menggunakan lebel yang sama (negara islam) akan tetapi berbeda dalam penerapan hukum-hukum publiknya. [28] Penerapan hukum-hukum islam tidak lebih dari sebuah kompromi politik yang menunggangi kendaraan agama.
Sebagai contoh Saudi Arabia. Negara yang dikatakan sebagai negara islam ini malah jauh dari penerapan nilai-nilai universal islam. Bahkan Saudi lebih dikenal dengan sebutan negara wahabi daripada negara islam. Begitu juga dengan Iran yang lebih bisa dikatakan sebagai negara Syiah dari pada negara islam. Di sinilah dampaknya jika islam dijadikan alat politik. Islam yang seharusnya bersih dan menerima perbedaan menjadi sangat rigid dan kaku saat dikebiri oleh kepentingan kekuasaan tertentu. Seperti yang terjadi di Saudi Arabia dimana kebebasan aliran dan madzhab selain wahabi sangat dibatasi bahkan tidak jarang pemerintahan mengeluarkan fatwa pengkafiran pada aliran-aliran yang tidak senafas dengan aliran pemerintah.[29]
Kemudian timbul pertanyaan “negara islam seperti apa yang ingin kita dirikan?”. Apakah negara islam ala Saudi, ala Khumini, ala Abu A’la al-Maududhi atau malah kita sudah mempersiapkan bentuk baru negara islam yang berbeda dengan propto tipe-prototipe di atas (?).
Ketiga : Ide negara islam lebih bertumpu pada pragmatisme contoh daripada tujuan yang sistematis realistis
Penulis melihat ide awal dari semangat pendirian negara syariah di berbagai negara adalah keinginan untuk kembali pada masa keemasan yaitu masa nabi Muhammad saw. Ini merupakan salah satu kelemahan dari ide ini. Ali mabruk seorang pemikir mesir mengkrikit budaya arab pada hususnya dan islam pada umumnya yang hobi dengan mecomot contoh-contoh yang pragmatis.[30] Masyarakat arab terkenal malas dalam berproses sehingga menjadikan masyarakatnya bercorak masyarakat taqlidi.
Menyuarakan ide pembumian syariah tanpa adanya sistem yang nyata dan siap uji menurut hemat penulis sam konyolnya dengan terjun payung tanpa parasut. Justru yang lebih aman dan maslahah adalah menimbang asas kebutuhan dan kebaikan rakyat yang prular dan heterogen. Kemudian meramutnya dengan sistem yang anti dogmatis dan tidak diskriminatif, dapat diterima oleh semua kalangan dan menafikan hegemoni mayoritas tanpa ada penindasan minoritas.

E. Epilog
Demikian uraian singkat tentang hubungan demokrasi dan islam serta pembacaan kemungkinan pembumian syariah sebagai sistem negara islam. Kesimpulannya adalah bahwa pemerintahan bukanlah sesuatu yang harus diurusi secara interen oleh agama. Ia lebih bersifat duniawi yang diserahkan urusannya kepada manusia untuk difikirkan dengan sistem yang sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat tersebut. Tepat sekali dengan pesan nabi Muhammad “antum a’lamu bi umuri dunyakum”.
Karena asas tertinggi dari pembumian syariah adalah untuk kemaslahatan manusia maka asas itulah yang harus tetap kita perjuangkan dalam masyarakat modern saat ini. Semoga setiap pemikiran tidak akan sia-sia dan semoga setiap amal akan selalu mendapatkan ganjaran yang sama. Wa Allah A’lam.

[1] Makalah dipresentasikan dalam diskusi IKAMARU RAM 2007/2008 tanggal 15 Agustus 2007
[2] Mahasiswa al-Azhar. Usuludhin. Seorang santri yang sedang belajar berfikir
[3] Yang dimaksudkan oleh Gustaf Leboun dengan Negara islam di sini adalah kumpulan pemerintahan islam mulai dari zaman nabi Muhammad saw. Kemudian berlanjut pada masa Khulafa’ al Rasyidin empat dan disambung dengan dinasti umayah, dinasti Abasiyah dan kemudian sampai jatuhnya Baghdad ke tangan tentara Tartar.
[4] Gustaf Leboun..Hadhoroh al ‘Arb,. Hal 432 di nukil dari buku Al Akhlaq wa al Siyasah, Dr. Muhammad Mamduh ‘Ali Muhammad al ‘Arabi. Hai’ah al Misriyah al ‘Amah .Hal 106.
[5] Dr.Musthofa Syak’ah, Islam Bila Madzahib. Dar al Misyriyah al Lubnaniyah hal 54.
[6] Dr. Ali Ahmad al-Salusi, Ma’a al-Syi’ah al-Itsna ‘Asyariyah fi al-Ushul wa al-Furu’. Dar al-Taqwa, hal 29
[7] Dr.Musthofa Syak’ah, Islam Bila Madzahib. Dar al Misyriyah al Lubnaniyah hal 55
[8] Ibid.
[9] Seperti kita ketahui bahwa kelompok Siah (pendukung Ali bin Abi Thalib) menganggap kekhalifahan sebelum Ali adalah tidak sah karena yang berhak menjadi khalifah setelah nabi adalah pewaris dari ahl al-bait yaitu Ali. Bahkan kelompok syiah menganggap sahabat Abu Bakar sampai Utsman sebagai perampas kekuasaan Ali.
[10] Dr. Muhammad Said Ramadhan Buthi, Fiqh al-Syirah an-Nabawiyah. Dar al-Salam, hal 355
[11] Dr. Raghib al-Sarjani. Al-Tarikh al-Islami. Muassasah al-Iqra’, hal 67
[12] Diantara sahabat yang ikut dalam musyawarah tersebut adalah Abdurrahman bin ‘Auf, Utsman bin Affan, Said bin Zaid, Usaid bin Hudhair, dan beberapa sahabat kaum Ansor and Muhajirin. Ibid
[13] Opcit, hal 353. lihat Tarikh Thabari, juz 3 hal 343, al-BIdayah wa al-NIhayah, juz 6 hal 343, Tarikh al-Khulafa’ li al-Shuyuthi, hal 67
[14] Keenam orang yang dipilih oleh Umar adalah Utsman bin ‘Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Said bin Abi Waqos, Abdurrahman bin Auf. Selain keenam orang tersebut Umar juga memerintahkan Abdullah bin Umar untuk menjadi penasehat dalam forum musyawarah tersebut.
[15] Dr. Raghib al-Sarjani. Al-Tarikh al-Islami. Muassasah al-Iqra’, hal 161
[16] Dr.Musthofa Syak’ah, Islam Bila Madzahib. Dar al Misyriyah al Lubnaniyah hal 57
[17] Aminah Sayyid Hajaj. Al-Dimukratiyah (majalah al-Ahram), hal 194
[18] Dr. Muhammad Mamduh Ali Muhammad al-Arabi. Al-Ahlaq wa al-Siyasah. Haiah Ammah al-Misriyah, hal 55
[19] Dr. Abdul al-Razaq ‘Aid. Al-Dimukratiyah baina al-’Ilmaniyah wa al-Islam. Dar al-Fikr al-Mu’ashir, hal 25
[20] Dr. Ahmad Syauqi al-Fanjary. Kaifa Nahkumu bi al-Islam. Haiah al-Misriyah al-Ammah, hal 120
[21] Seperti yang kita ketahui bahwa dalam islam kebanyakan golongan teologis dan para faqih selalu mesyaratkan seorang pemimpin harus dari golongan Quraisy. Hanya khawarij dan mu’tazilah yang menentang syarat tersebut dalam islam. Selain syarat tersebut syarat lain yang banyak digugat oleh para pemikir adalah syarat tentang gender dimana seorang pemimpin Negara diharuskan seorang lelaki.
[22] Opcit, hal 189
[23] Jamal al-BAna. Al-Islam wa Hurriyah al-Fikr. Dar al-Fikr al-Islami, hal 45
[24] Dr. Abdul al-Razaq ‘Aid. Al-Dimukratiyah baina al-’Ilmaniyah wa al-Islam. Dar al-Fikr al-Mu’ashir, hal 57
[25] Al-quran suart al-Maidah ayat 44, 45, dan 47
[26] Opcit, hal 23 lihat Nadhariyah al-Islam al-Salimah. Abu A‘la al-Maududhi, hal 30
[27] Dr. Muhammad al-Bahi. Al-Fikru al-Islami al-Hadits wa Silatuhu bi al-Isti’mar al-Gharbi. Maktabah Wahbah, hal 197
[28] Dr. Ahmad Syauqi al-Fanjary. Kaifa Nahkumu bi al-Islam. Haiah al-Misriyah al-Ammah, hal 39
[29] Ibid.
[30] Ali Mabruk. Al-Dimukratiyah (majalah al-Ahram), hal 65

Beberapa kiai struktural di lingkungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jateng mengimbau kepada pengurus DPP PKB untuk kembali menggunakan AD/ART partai setiap kali mengambil keputusan. Imbaun itu antara lain disampaikan Ketua Dewan Syura DPC PKB Sragen KH Haris, Kamis (3/5), menanggapi keputusan DPP yang menetapkan KH Yusuf Chudlori (Gus Yusuf) sebagai Pejabat sementara (Pjs) Ketua DPW PKB Jateng.

Kiai Haris menilai, penetapan Gus Yusuf sebagai Pjs sebagai ketua DPW dalam rapat pleno lalu tidak sesuai dengan AD/ART PKB. Karena itu dia mengajak agar semua pengurus PKB mau belajar dari pengalaman tersebut.

”Cukup proses penarikan Karding ke DPP saja yang tidak sesuai dengan AD/ART. Proses berikutnya hendaknya mengacu pada AD/ART PKB. Keputusan yang sesungguhnya tidak pas, jangan terus diulang-ulang,” kata dia.

Penilaian serupa disampaikan Ketua Dewan Syura DPC PKB Boyolali KH Hamid. Menurut Kiai Hamid, penetapan Pjs mempunyai tujuan untuk mengisi lowongan jabatan pengurus. Penetapan Pjs itu dilakukan melalui rapat pleno dewan pengurus di mana lowongan jabatan itu terjadi.

Pengurus Wilayah

”Seandainya yang lowong itu merupakan jabatan ketua DPW, berarti penetapan Pjs untuk menggantikannya harus melalui rapat pleno pengurus wilayah,” katanya.

Dijelaskan, dalam Bab V AD/ART PKB khususnya Pasal 23 dijelaskan, jika terjadi lowongan personalia dewan pengurus partai yang dipilih secara langsung dalam forum permusyawaratan tertinggi partai, maka pengisian lowongan jabatan atau penggantinya juga hanya dapat dilakukan melalui forum permusyawaratan tertinggi luar biasa atau forum permusyawaratan tertinggi khusus sesuai tingkatannya.

Ayat 3 pada Pasal 23, kata Kiai Hamid, sebelum ada keputusan pengisian lowongan jabatan, dewan pengurus partai dapat mengisi lowongan tersebut dengan menunjuk pejabat sementara (pjs) yang disahkan melalui surat keputusan Dewan Pengurus Partai pada tingkatan masing-masing melalui rapat pleno. ”Menawi mboten klintu, dalam AD/ART PKB demikian. Lebih pas lagi dalam AD/ART disebut pengisian lowongan antarwaktu personalia dewan pengurus partai,” ujarnya.

Singkatnya, kata Ketua DPC PKB Purbalingga H Sudarno, kalau Abdul Kadir Karding diberhentikan sebagai ketua DPW sehingga terjadi kekosongan jabatan ketua DPW, kekosongan itu harus diisi melalui Muswillub. ”Karena Kadir dipilih lewat forum Muswillub, sebelum dipilih harus ditunjuk Pjs maka sesuai AD/ART mestinya penunjukan dan penetapan Pjs melalui rapat pleno DPW. Jadi bukan ditunjuk atau ditetapkan oleh rapat pleno DPP. Saya kira ini yang tidak pas. (suara merdeka, Jum’at, 4 Mei 2007)

JAKARTA – Rencana Indonesia mengundang para pemimpin Islam dunia untuk merumuskan penyelesaian masalah Timur Tengah menjadi pertanyaan bagi Amerika Serikat. Kuasa Usaha Kedutaan Besar AS John A. Heffen menemui Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) KH Hasyim Muzadi untuk menanyakan posisi ormas Islam terbesar di Indonesia tersebut.

“Saya katakan, NU tidak bekerja untuk Iran, Amerika, Arab Saudi, Iraq, atau yang lain. NU bekerja untuk perdamaian, kemanusiaan, serta keadilan,” ujar Hasyim setelah pertemuan tertutup dengan John di Kantor PB NU, Kramat, Jakarta Pusat, kemarin.

Setelah pertemuan sekitar sejam itu, John langsung meninggalkan tempat dan tidak memberikan keterangan kepada pers.

Pertemuan akbar antara para pemimpin Islam rencananya dilaksanakan pada 3-4 April 2007. Tamu yang diundang sebanyak 21 orang. Bukan hanya para pemimpin formal, petinggi-petinggi Islam nonformal pun akan diundang. “Yang diundang memang terbatas, hanya yang bersangkut paut dengan masalah Iran, Iraq, Palestina, dan Lebanon Utara. Ulama Timur Tengah sampai para pemimpin lapangan yang sering ikut berperang,” jelasnya.

Hasyim juga membantah bahwa sikap politik NU mulai berubah karena sering mengeluarkan pernyataan mendukung perang melawan teroris. Bahkan, beberapa kali Hasyim menyatakan mendukung AS dalam memerangi terorisme. “Kami tidak bergeser ke kanan, tapi hanya kembali ke tengah. Sebab, mungkin kami terlalu lama berada di kiri,” ujarnya.

Namun, dia mengingatkan bahwa NU sama sekali tidak berpretensi menyelesaikan konflik Timur Tengah. Alasannya, masalah tersebut sudah sangat kompleks. Konflik Timur Tengah telah bercampur dengan faktor budaya, sekte, sentimen balas dendam, sejarah, hingga intervensi asing. “NU memilih lebih baik bertindak daripada tidak sama sekali,” tegasnya. (Jawa Pos, Jum’at, 23 Maret 2007)

1.) Sebagai pemenang lima besar pemilu 2004, PKB berusaha dengan keras untuk bisa meningkatkan perolehan suara di 2009. tekad besar itulah yang didengungkan oleh duet kepemimpinan Gus Dur dan Muhaimin Iskandar. beberapa program besar /road map yang dicanangkan oleh DPP PKB Menuju pemenangan Pemilu di 2009 diantaranya adalah:

Konsolidasi

* Konsolidasi struktural; konsolidasi ini dilakukan secara menyeluruh mulai dari tingkat pusat sampai tingkat ranting. diharapkan dengan konsolidasi yang massif strktur partai mulai dari atas sampai bawah bisa menjadi mesin politik yang handal menuju pemenangan pemilu 2009.

** Konsolidasi Non Struktural : konsolidasi ini mencakup seluruh tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki perhatian kepada PKB. tokoh-tokoh PKB yang mengalami kebingungan ketika konflik terjadi diharapkan dalam konsolidasi non struktural ini bisa menjawab kegalauan atas peristiwa konflik kemarin.

Pembenahan Manajerial Partai

konsolidasi diatas diharapkan tuntas pada akhir tahun 2007 dan berbarengan dengan itu pembenahan manejerial partai mutlak dilakukan agar kedepan PKB menjadi partai yang profesional.

Kaderisasi

sebagai organisasi yang berbasis kader, proses kaderisasi menjadi keniscayaan yang tidak boleh dihindari oleh PKB. tak heran jika lounching sejuta kader pada akhirnya diharapkan bisa menjadi garda depan dalam perekrutan basis massa yang kemarin belum milih PKB.

2). Ekspansi PKB menuju pemenangan pemilu 2009

setelah basis internal tergarap pada tahun 2008. memeasuki tahun 2009 awal PKB mau tak mau harus mengembangkan sayap untuk memperbesar konstituenya. beberapa segmen masyarakat yang harus bisa diambil oleh PKB diantaranya adalah: 

1. Perekrutan  kaum profesional yang meliputi (kaum akademisi, Lawyer, Pengusaha, dll)

2. Pemilih Pemula yang setiap pemilu selalu mengalami peningkatan yang signifikan. dari pemilih pemula ini, diharapkan PKB bisa mengambil 30 persen.

3. Etnis Cina. kedekatan GUs Dur dengan kaum minoritas baik dikalangan non muslim maupun etnis Cina diharapkan juga bisa diambil suaranya oleh PKB.

3).Fasilitas yang bisa ditambah oleh PKB:

buletin-majalah-selebaran.

4). Fasilitas BLOG yang telah dimiliki oleh kader-kader PKB diharapkan mampu dijadikan sebagai media untuk mempromosikan ke dunia luar. agar  tetap menjadi sarana yang komunikatif dalam mempromosikan Partai maka para bloger kader PKB harus konsisten merawat dan mengupdate data-data dan berita kegiatan yang dilakukan oleh PKB.

LIGA Indonesia 2007 telah memasuki pertandingan ke-2, bisa dilihat para kontestan sebisa mungkin memenangkan pertandingan, pada pertandingan kandang, tuan rumah tentunya tidak ingin kehilangan muka di depan pendukung fanatiknya. tidak semua tuan rumah memetik angka penuh tiga angka, seperti persema malang dijungkalkan tamu sri wijaya FC 0-1. di sisi lain tuan rumah banyak yang mendulang angka penuh dengan skor telak, seperti persik kediri membenamkan persitara jakarta utara 4-0. agak sedikit beruntung para tim tamu yang mampu membagi angka dengan tuan rumah, seperti PSIS main imbang dengan PSSB Beriuen. (mulyo)

Selasa, 19-Desember-2006, 23:44:20

Oleh : A. Maulana al-Brebesy*
Sebagai partai yang lahir dari rahim PB NU, idealnya PKB bisa menyatukan potensi dan sumber daya manusia NU dalam suatu wadah politik tunggal yang baik. Namun realitasnya, hal ini tidak mudah dilakukan meskipun secara historis NU sedari awal turut berkiprah dan berpengalaman panjang dalam jagad perpolitikan bangsa, khususnya setelah menjelma sebagai partai politik sendiri, yaitu Partai NU (1952 – 1973). Sejarah bangsa pun mencatat, Partai NU waktu itu cukup solid dan begitu disegani oleh partai-partai lainnya karena kekuatannya yang besar. 

 Kini, PKB yang dianggap sebagai penjelmaan partai warga NU masih di dera berbagai masalah. Salah satu masalah terkini adalah terjadinya perpecahan di kalangan kyai. Hal ini tentunya menjadi problem serius bagi perkembangan PKB ke depan, karena posisi kyai sangat strategis dan bisa dikatakan sebagai salah satu ”pemegang saham” terbesar di partai ini. Parahnya, perpecahan tersebut berujung pada pembentukan partai baru di kalangan warga NU. Bahkan dalam suatu sumber berita (Rakyat Merdeka Online, 23/11 2006), K.H. Ma’ruf Amin (Rais Syuriyah PB NU), salah seorang kyai NU yang cukup berpengaruh dan dulu turut serta dalam pembentukan PKB pada tahun 1998 berpendapat bahwa riwayat PKB kini sudah tamat. Benarkah?PKB dan Dinamika Konflik
Sejak kelahirannya pada tanggal 23 Juli 1998, PKB dinilai belum mampu secara maksimal untuk menjadi ”rumah politik” yang nyaman bagi warga NU. Indikasi ini bisa terlihat dari realitas internal partai yang selalu terjadi konflik sampai pada fase pertentangan yang akut, yaitu terjadinya perpecahan. Setelah Matori Abdul Djalil -mantan Ketua Umum PKB- dipecat dari kepengurusan dan membentuk Partai Kejayaan Demokrasi (PKD) bersama kader muda PKB, Abdul Khalik Ahmad, kini di penghujung akhir 2006, sejumlah kyai pendukung PKB pun mengambil sikap mufaraqah dari PKB dengan membentuk partai baru, yaitu Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), yang berasaskan Islam berhaluan Ahlus Sunnah Wal Jama’ah.PKNU ini bisa dikatakan sebagai reinkarnasi dari PKB versi Muktamar Surabaya pimpinan K.H. Abdurrahman Chudhori dan Drs. H. Choirul Anam. Ini dikarenakan PKNU lahir dari buah ekspresi akhir pendukung PKB Anam atas gagalnya pertarungan ”memperebutkan” kepemimpinan PKB yang sah melawan K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Muhaimin Iskandar pasca dikeluarkannya Putusan Kasasi MA No. 02/K/Parpol/ 2006 tanggal 7 September 2006 dan Surat Menkumham No. M14-UM.06.08 Tahun 2006 tanggal 11 September 2006.Sejumlah kyai yang terlibat dalam pembentukan PKNU diantaranya K.H. Abdullah Faqih (Langitan, Tuban), K.H. Abdurrahman Chudlori (Tegalrejo, Magelang), K.H. Idris Marzuki (Lirboyo, Kediri), K.H. Nurul Huda Djazuli (Ploso, Kediri), K.H. Ma’ruf Amin (Jakarta), K.H. Warsun Munawwir (Krapyak, Yogyakarta), K.H. Muhaiminan Gunardo (Parakan, Temanggung), K.H. Dimyati Rois (Kendal) dan K.H. Sofyan Miftahul Arifin (Situbondo). Beberapa kyai di atas merupakan kyai khos NU yang selama ini dikenal sebagai bagian dari Forum Ulama Langitan, yang dulunya sering menjadi rujukan Gus Dur dalam mengambil berbagai keputusan. Pada perkembangannya, K.H. Idris Marzuki menyatakan ketidaksetujuannya dengan nama PKNU karena dianggapnya nama tersebut tidak populis dan susah dicerna oleh umat di bawah. Pengasuh Ponpes Lirboyo Kediri itu lebih setuju jika nama dari partai yang baru dibentuk tersebut dengan nama Partai Bintang Sembilan. Istilah ”Bintang Sembilan” merupakan istilah yang sangat dikenal oleh kalangan NU karena kata ini merupakan identitas NU. Bahkan istilah tersebut sudah muncul pada awal pembentukan partai untuk warga NU pada tahun 1998 yang terjadi di Purwokerto, termasuk juga Partai Kebangkitan Umat (Perkanu) di Cirebon.Kondisi politik PKB yang kurang kondusif di atas tentu saja bisa membingungkan konstituen PKB di bawah, khususnya Nahdliyyin yang menjadi basis utamanya. Apalagi ditambah dengan adanya proses recalling anggota FKB di DPR-RI dari kubu Anam yang selama ini bersebarangan, yaitu A.S. Hikam, Idham Cholied, Anas Yahya dan Saleh Abdul Malik. Proses recall ini tentu saja menimbulkan image negatif terhadap DPP karena terkesan berjiwa otoriter terhadap anggota yang berbeda pandangan meskipun DPP menilai bahwa hal itu sudah melalui prosedur administratif dan anggota yang di-recall tersebut tidak berkomitmen untuk membesarkan partai.Belakangan ini, muncul wacana ”menengok rumah lama” atau kembali ke PPP dari tokoh muda PKB, Syaifullah Yusuf (Gus Ipul), yang juga mantan Sekjen PKB Anam. Gus Ipul memandang bahwa wacana ”menengok rumah lama” ini sebagai salah satu bentuk solusi untuk keluar dari konflik PKB. Wacana ini pun diikuti dengan langkah beliau mendekati tokoh-tokoh PPP, seperti HA Thoyfoer MC, tokoh PPP dari Jawa Tengah, dan KH Maimun Zubair, Ketua MPP DPP. Bahkan, acara halal bihalal yang diadakan oleh GP Ansor pun mengambil tajuk ”Semalam Menjadi PPP” dengan mengundang tokoh-tokoh PPP.

Eksistensi PKB ke Depan
Berbagai permasalahan yang selama ini mendera PKB bisa jadi akan membawa dampak serius jika tidak diselesaikan dengan sungguh-sungguh dan diikuti dengan kerja nyata sampai ke jaringan PKB di bawah. Tentu saja, dampak serius dari kondisi di atas adalah kemungkinan merosotnya jumlah suara PKB pada pemilu 2009, seperti yang terjadi pada pemilu 2004, dimana PKB turun sekitar 2% suara dari pemilu 1999. Terlebih, kini sejumlah kyai basis pendukung PKB di Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai lumbung suara PKB merapatkan barisan di tubuh PKNU.

Namun kalau kita menengok pengalaman 2 (dua) kali pemilu pasca reformasi, keberadaan PKB tetap eksis dan tidak bisa disaingi oleh partai lainnya yang berbasis Nahdliyyin, bahkan secara keseluruhan dari total suara pemilu, PKB tetap berada di jajaran 3 (tiga) besar. Beberapa partai politik yang berbasis massa NU pasca reformasi dan ikut dalam pemilu antara lain PKU-nya K.H. Yusuf Hasyim, Partai PNUI-nya K.H. Syukron Ma’mun, Partai SUNI-nya Abu Hasan, PPP dan PBR. Sebagian dari partai-partai tersebut kini terancam bubar, karena hasil perolehan suaranya pada pemilu lalu tidak memenuhi ambang batas suara (electoral treshold) yang ditentukan oleh KPU.

Menurut penulis, hal yang menjadi daya tarik Nahdliyyin untuk tetap memilih PKB, selain kelahirannya direstui dan difasilitasi oleh PB NU serta dideklarasikan oleh tokoh-tokoh NU terkemuka (K.H. Ilyas Ruhiyat, K.H. Muchith Muzadi, K.H. Munasir Ali, K.H. Abdurrahman Wahid dan K.H. Mustofa Bisri) adalah juga karena adanya ”putra emas” NU dalam tubuh PKB yaitu Gus Dur sendiri, yang sampai saat ini masih menjabat sebagai Ketua Dewan Syuro PKB. Gus Dur dinilai oleh sebagian warga NU bukan sekedar tokoh NU semata dengan segudang ilmu dan pengalaman, namun juga ”magnet” dengan daya tarik yang sangat kuat. Bisa jadi, hal ini tidak hanya karena sosok beliau dari kalangan ”darah biru” NU, tetapi juga efek dari lamanya kepemimpinan Gus Dur yang panjang selama 3 (tiga) periode di tubuh organisasi keagamaan terbesar di tanah air itu (1984 – 1999). Bahkan tak bisa dipungkiri, kiprah sebagian politisi NU di negeri ini, khususnya pasca reformasi, tidak terlepas dari peran seorang Gus Dur.

Kelebihan lainnya, PKB sudah memiliki image yang begitu kuat pada masyarakat NU sebagai partainya ”wong NU”, khususnya masyarakat pedesaan. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah seorang pengamat politik, Laode Ida bahwa dukungan massa arus bawah terhadap PKB itu sudah seatle sebagai partai politik yang besar. Sedangkan pengaruh dari kyai-kyai yang berada di belakang PKNU, Wakil Ketua DPD ini berpendapat, bahwa pengaruh mereka terhadap keberlangsungan (akhir) PKB ada ketika para tokoh (kyai) di tingkat lokal solid satu sama lain. Kalau tidak solid, maka massa akan kembali ke partai yang dipimpin Gus Dur (PKB).

Secara infrastruktur, PKB juga tidak hanya memiliki jaringan yang kuat di tanah air, tetapi juga ada di luar negeri, seperti di Mesir, Malaysia dan lainnya. Apalagi, jatidiri PKB yang bersifat nasionalis relijius berdasarkan Pancasila, memungkinkan PKB bisa menjaring massa lebih besar lagi, termasuk dari unsur non-NU dan non-Islam. Hal ini berbeda dengan partai-partai berbasis Nahdliyyin lainnya yang berasaskan Islam dan terkesan sektarian. Dengan demikian, kiranya beralasan bahwa tidak ada istilah end of life (tamat riwayat) pada PKB, bahkan eksistensinya tetap diperhitungkan dalam ranah perpolitikan bangsa.

*Pemerhati Politik dan Wakil Sekjen Komunitas Muda untuk Indonesia Bangkit (KOMMIT)

Dalam sebuah sidang Isbat, seorang wakil dari Muhammadiyah menyatakan bahwa untuk menentukan lebaran tidak perlu  melakukan rukyah, karena perhitungan hisab yang akurat sudah bisa memastikan hilal akan muncul dan lebaran tiba.

Sementara kalangan NU berpendapat bahwa walaupun sudah melakukan rukyah juga masih perlu dikonfirmasi dan diiuji di lapangan sehingga diketahui apakah hilalnya tampak atau tidak. Karena itu NU selalu gigih melakukan rukatul hilal, sementara Muhammadiyah tidak perlu menguji teorinya.

Melihat kenyataan itu seorang peserta berkomentar; “aneh ya orang NU dan Muhammadiyah itu”“Apanya yang aneh?” tanya temannya. “Mereka berpikir berdasarkan paradigma mereka masing-masing jadi  pantas kalau berbeda hasilnya”

“Justeru itu”, sahut temannya ”selama ini orang Muhammadiyah kan paling demen sama bulan sabit, sehingga digunakan sebagai lambang partai mereka (Masyumi, MI dan PBB). Ternyata mereka malah tidak mau mencari hilal atau bulan sabit. Sementara sejak NU keluar dari Masyumi sangat alergi dengan simbol bulan sabit itu, tetapi setiap peralihan bulan mereka selalu sibuk mencari bulan sabit di kaki langit”

“Ya maklumlah”, komentar temannya ”Muhammadiyah tidak mau repot dengan hilal yang ada di langit yang posisinya selalu berubah. Karena itu disimbolisasi menjadi lambang yang bisa disimpan dan dimiliki. Sedangkan NU menolak simbolnya tetapi menerima barang otentiknya.” (bregas)

Kiai Sepuh Lebih Banyak Komunikasi dengan Elite
Sabtu, 17 Februari 2007, DPP PKB akan menyelenggarakan pertemuan ketua Dewan Syura PKB se-Jawa di Hotel Vedosia, Pasar Minggu, Jakarta.Setelah itu, Minggu, 18 Februari 2007, DPP PKB akan menggelar Majelis Silaturahmi Ulama Rakyat (Masura) yang bertema “Ngaji Bersama Gus Dur” di kediaman mantan Presiden RI Abdurrahman Wahid di Ciganjur, Jakarta Selatan.Rencananya, agenda “Ngaji Bersama Gus Dur” itu akan menghadirkan sekitar dua ribu hingga tiga ribu kiai kampung se-Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi).Mengapa pendekatan PKB lebih diintensifkan kepada kiai kampung? Bukannya kiai khos yang selama ini dikenal sebagai Kiai Langitan? Berikut petikan wawancara Jawa Pos dengan Ketua Dewan Syura DPP PKB KH Abdurrahman Wahid di Kantor PB NU, Jl Kramat Raya, Jakarta, kemarin.