Penunjukan Gus Yusuf Tak Sesuai AD/ART

Beberapa kiai struktural di lingkungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jateng mengimbau kepada pengurus DPP PKB untuk kembali menggunakan AD/ART partai setiap kali mengambil keputusan. Imbaun itu antara lain disampaikan Ketua Dewan Syura DPC PKB Sragen KH Haris, Kamis (3/5), menanggapi keputusan DPP yang menetapkan KH Yusuf Chudlori (Gus Yusuf) sebagai Pejabat sementara (Pjs) Ketua DPW PKB Jateng.

Kiai Haris menilai, penetapan Gus Yusuf sebagai Pjs sebagai ketua DPW dalam rapat pleno lalu tidak sesuai dengan AD/ART PKB. Karena itu dia mengajak agar semua pengurus PKB mau belajar dari pengalaman tersebut.

”Cukup proses penarikan Karding ke DPP saja yang tidak sesuai dengan AD/ART. Proses berikutnya hendaknya mengacu pada AD/ART PKB. Keputusan yang sesungguhnya tidak pas, jangan terus diulang-ulang,” kata dia.

Penilaian serupa disampaikan Ketua Dewan Syura DPC PKB Boyolali KH Hamid. Menurut Kiai Hamid, penetapan Pjs mempunyai tujuan untuk mengisi lowongan jabatan pengurus. Penetapan Pjs itu dilakukan melalui rapat pleno dewan pengurus di mana lowongan jabatan itu terjadi.

Pengurus Wilayah

”Seandainya yang lowong itu merupakan jabatan ketua DPW, berarti penetapan Pjs untuk menggantikannya harus melalui rapat pleno pengurus wilayah,” katanya.

Dijelaskan, dalam Bab V AD/ART PKB khususnya Pasal 23 dijelaskan, jika terjadi lowongan personalia dewan pengurus partai yang dipilih secara langsung dalam forum permusyawaratan tertinggi partai, maka pengisian lowongan jabatan atau penggantinya juga hanya dapat dilakukan melalui forum permusyawaratan tertinggi luar biasa atau forum permusyawaratan tertinggi khusus sesuai tingkatannya.

Ayat 3 pada Pasal 23, kata Kiai Hamid, sebelum ada keputusan pengisian lowongan jabatan, dewan pengurus partai dapat mengisi lowongan tersebut dengan menunjuk pejabat sementara (pjs) yang disahkan melalui surat keputusan Dewan Pengurus Partai pada tingkatan masing-masing melalui rapat pleno. ”Menawi mboten klintu, dalam AD/ART PKB demikian. Lebih pas lagi dalam AD/ART disebut pengisian lowongan antarwaktu personalia dewan pengurus partai,” ujarnya.

Singkatnya, kata Ketua DPC PKB Purbalingga H Sudarno, kalau Abdul Kadir Karding diberhentikan sebagai ketua DPW sehingga terjadi kekosongan jabatan ketua DPW, kekosongan itu harus diisi melalui Muswillub. ”Karena Kadir dipilih lewat forum Muswillub, sebelum dipilih harus ditunjuk Pjs maka sesuai AD/ART mestinya penunjukan dan penetapan Pjs melalui rapat pleno DPW. Jadi bukan ditunjuk atau ditetapkan oleh rapat pleno DPP. Saya kira ini yang tidak pas. (suara merdeka, Jum’at, 4 Mei 2007)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: